Pemekaran Bungo Sedang Diproses

Rabu, 28 April 2010 10:43
JAMBI - Pemekaran kabupaten Bungo saat sedang diproses oleh DPRD Provinsi Jambi. Dan setelah itu, kata Sekda, kemungkinan tak ada lagi daerah yang dimekarkan.

''Saat ini cuma satu daerah yang kita mekarkan, kota Bungo,'' ucapnya.

Mengenai daerah-daerah yang telah dimekarkan itu diantaranya, Sungaipenuh, saat ini katanya, belum dievaluasi. Dan masih dalam proses pembentukan. ''Setelah terbentuk nanti barulah kita evaluasi,'' tuturnya.

Sekda juga kedepan mengharapkan agar penyelenggaraan otonomi daerah ini dapat berlangsung dengan baik.

Sementara itu, sebelumnya, Sekda mengatakan hubungan antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota di Jambi berjalan sangat baik. Sehingga apapun yang menjadi kebijakan Gubernur sebatas sesuai dengan peraturan dan perudang-undangan yang berlaku dilaksanakan Bupati/Walikota.

Sebagaimana juga disampaikan Menteri Dalam Negeri GAMAWAN FAUZI dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Sekda, dimana ditegaskan Mendagri, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Ditegaskan Mendagri bahwa, wewenang gubernur tersebut tidak mengurangi wewenang bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom, tetapi tetap dijamin bahwa desentralisasi tetap dilaksanakan secara penuh sesuai amanat konstitusi negara .

Pada kesempatan ini Mendagri juga mengingatkan, bahwa dalam pada tahun 2010 akan dilaksanakan 244 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari tujuh Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 202 Bupati/Wakil Bupati dan 35 Walikota/Wakil Walikota. Saya mengharapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar hingga dilantiknya Kepal Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Diakhir sambutannya Mendagri mengajak untuk untuk mengawal Otoda, “Mari kita kawal Otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorietasi pada pelayanan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan jangan lukai hati rakyat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengarah pada upaya menyejahterakan rakyat” ujarnya yang disampaikan Sekda.(arm)

Sumber: www.jambiekspres.co.id