197 Kabupaten/Kota Terapkan e-KTP 2011

Sabtu, 30 Oktober 2010
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan bupati/walikota di 197 daerah yang akan menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektornik atau e-KTP pada 2011. Melalui Surat Edaran (SE) tertanggal 13 Oktobe 2010, Gamawan meminta 197 daerah untuk mempersiapan diri. Antara lain, menyediakan genset di tempat pelayanan KTP bagi yang belum memiliki listrik dan yang sering mengalami pemadama listrik. Selain itu, mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pelayanan penerbitan e-KTP minimal empat orang di setiap tempat pelayanan.

"Menjaga akurasi database kependudukan dengan melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil," ujar Gamawan dalam surat edarannya itu.

Untuk wilayah NAD, ada 23 kabupaten/kota yang akan menerapkan e-KTP pada 2011, antara lain Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Pidie. Banda Aceh, Langsa, Sabang, dan Kota Subussalam. Untuk Sumbar yakni Kabupaten Solok, Tanah Datar, Agam, Pasaman, Padang, Kota Solok, Padang panjang, dan Bukittinggi. Untuk Riau adalah kampar, Siak, Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, dan Dumai.

Untuk Provinsi Jambi adalah Bungo, Tebo, Kota Jambi, Merangin, dan Muaro Jambi. Untuk Sumsel ada 15 kabupaten/kota, antara lain Muara Enim, Lahat, Banyuasim, Ogan Ilir, Empat Lawang.Untuk Kepri adalah Bintan, Batam, dan Tanjung Pinang. NTB adalah Lombok Tengah, Mataram, dan Bima. NTT antara lain Belu, Ende, dan Kota Kupang.

Untuk Kalbar antara lain Landak, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Kalsel di Tanah Laut, Banjar, Banjarmasin, Banjar Baru, dan Kotabaru. Kaltim di Kukar, berau, Nunukan, Malinau, Samarinda, Tarakan, dan Bontang. Sulut di Minahasa, Minsel, Minut, Manado, dan Bitung. Sulawesi Tengah di Buol dan Palu. Sulsel antara lain Selayr, Bantaeng, Luwu Utara, Kota Makasaar dan Kota Palopo. Untuk papua di Merauke, Jayapura, Mimika, dan Kota Jayapura. Sedang Papua barat ada di Manokwari dan Kota Sorong.

Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemdagri, Irman, menjelaskan, e-KTp merupakan bagian dari proyek kependudukan. Jika proyek ini kelar, maka Indonesia akan memiliki data base kependudukan yang tingkat akurasinya bisa dipertanggung jawabkan. Saat ini, Indonesia belum memiliki data base tersebut. Selain itu, dengan data base yang baik dan terintegrasi dari pusat hingga daerah, akan berguna bagi penertiban dokumen kependudukan, yang menjadi dasar bagi pembuatan dokumen lainnya.

Untuk berita lebih lengkap silahkan kunjungi web sumbernya: http://www.jpnn.com